Jakarta | portaldesa.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan China agar APBN menjadi penjamin pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (HSR). Sebaliknya, dia merekomendasikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi Dia (China) maunya dari APBN. kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebab ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” tuturnya dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat,pada Senin (10/04/2023)kemarin.
Dia juga menyebut China ingin menurunkan suku bunga pinjaman dari 4 persen menjadi 3,4 persen, namun Luhut berharap suku bunga turun menjadi 2 persen. Meski bunganya relatif tinggi, Luhut menyatakan pemerintah Indonesia akan tetap membayarnya karena lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya yang bisa mencapai 6 persen.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,”ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PII, Wahid Sutopo menyatakan perseroan belum mendapat mandat resmi untuk proses penjaminan pinjaman. Namun, dia memastikan PII berkomitmen mempersiapkan penjaminan infrastruktur proyek tersebut dengan sebaik mungkin.
“Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut,” katanya kepada wartawan pada Rabu (12/04/2023).
“Tapi, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya. (Sawijan)
.
