Jakarta | portaldesa.co.id – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan upaya bersama untuk memberantas sindikat perdagangan manusia. Dalam prosesnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari uang miliaran rupiah.
Hal itu diungkapkan Benny saat pelepasan calon pekerja migran Indonesia di Institut Teknologi Bandung, Jumat (12/5/2023). Benny memulai dengan memaparkan besarnya sindikat perdagangan manusia.
“Kejahatan perdagangan orang ini adalah kejahatan internasional, sindikatnya ada di negara kita (Indonesia) dan ada di negara lain dan ini bisnis kotor, bisnis besar ya. Kalau nggak besar Kepala Badan nggak ditawari dong”, terang Benny.
Benny mengungkapkan dirinya diminta untuk diam dan tidak berurusan dengan isu TKI ilegal. Sebagai gantinya, ia akan diberi jatah Rp 1 juta per orang.
“Kepala Badan kan ditawari yang penting jangan ribut, jangan ngurusin masalah ilegal. Pokoknya dari satu PMI ilegal Kepala Badan ada bagiannya, 1 juta itu. Terang-terangan ini”, ucapnya.
“Jadi kalau seribu (orang) satu bulan, ya 12 ribu dalam satu tahun. Berarti Kepala Badan punya Rp 12 miliar tabungan dalam setiap tahunnya. Keren ya, sehingga kalau memimpin 3 tahun berarti udah Rp 36 miliar, bisa jadi modal untuk Pemilu calon kepala daerah”,ย terangnya.
Benny juga terang-terangan menyatakan sindikat TPPO dibantu oleh pejabat tertentu. Inilah sebabnya sindikat-sindikat ini terus ada, termasuk yang ada di dalam BP2MI sendiri.
“Kenapa mereka sulit disentuh oleh hukum, saya katakan karena mereka dibeking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan, dari mulai desa, kabupaten, provinsi dan aparat penegak hukum itu sendiri”, tegas Benny.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan temuannya terkait sindikat perdagangan manusia. Sindikat itu mengirim 200 orang melalui kapal dengan kode tertentu.
Mahfud menyampaikan informasi tersebut di Media Center KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa malam (9/5/2023). Dalam pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN, Mahfud fokus pada isu TPPO.
“Yang pertama tindak pidana perdagangan manusia,karena ini sudah menjangkiti semua negara di kawasan ASEAN hampir semuanya. Nanti negara ASEAN akan membuat komitmen bersama untuk bekerja sama memberantas TPPO ini”, ucap Mahfud, Rabu, 10/5/2023.
“Karena perdagangan orang di sini ada yang mengirim, di tujuan ada yang menerima yang semuanya sindikat, jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga itu tidak akan efektif, nah itu kita akan kerja sama. Misalnya kalau Indonesia tadi pada tingkat teknis membuat MoU tentang penanganan TPPO”, ujar Mahfud.(Arf)
