Bandung | portaldesa.co.id – Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti telah pulih sepenuhnya, memberikan harapan baru bagi Kota Bandung dalam membuang sampah ke lokasi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Humas Kota Bandung mengumumkan bahwa TPA darurat Cicabe akan segera ditutup oleh Pemerintah Kota Bandung jika kondisi terus membaik. “Jika hal ini terjadi, komitmen kita terhadap Cicabe akan dihentikan, dan kembali ke Sarimukti,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna setelah mengadakan rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara daring, Selasa (16/05/2023)
“Saya bersyukur bahwa kondisi di Sarimukti semakin membaik, dan ada peluang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan ritasi sampah sebanyak 210 kali lagi. Artinya, ada potensi sebanyak 1.200 ton sampah yang dapat dibuang kembali ke TPA Sarimukti,” tambahnya.
Namun demikian, penting bagi Kota Bandung untuk tetap memiliki manajemen sampah yang baik agar tidak tergantung sepenuhnya pada TPA Sarimukti. Menurut Ema, edukasi kepada masyarakat merupakan hal utama dalam pengelolaan sampah, sehingga masalah sampah dapat diselesaikan sejak awal.
“Salah satu prioritas utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kang Pisman 3R atau Kawasan Bebas Sampah menjadi target kita dalam jangka waktu yang panjang. Mengubah pola pikir masyarakat tidaklah mudah,” tegas Ema.
Ema juga menyebutkan bahwa masalah sampah di Kota Bandung telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Penanganan sampah merupakan isu yang terus diberitakan secara luas.
“Masalah sampah di Kota Bandung telah menarik perhatian pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR. Penanganan sampah ini menjadi isu yang masif dan terus diperbarui. Setiap hari ada upaya penanganan sampah baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun melalui edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah di rumah tangga atau TPS,” jelasnya.
Dalam tanggapan terhadap situasi tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menekankan bahwa penanganan sampah membutuhkan dukungan pemerintah baik dari tingkat pusat maupun provinsi. “Hal ini harus diselesaikan dan memerlukan koordinasi serta dukungan dari pemerintah provinsi dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (DN)
