portaldesa.co.id – Baru-baru ini, Polisi Kenya telah menggerebek sebuah bangunan perumahan yang digunakan sebagai kantor proyek kriptocurrency Worldcoin. Tindakan ini dilaporkan terjadi setelah pemerintah Kenya menghentikan proyek kripto tersebut atas alasan potensi ancaman terhadap keselamatan publik. Dilansir dari Bitcoin.com pada Kamis, 10 Agustus 2023, agen penegak hukum dilaporkan memiliki surat perintah penggeledahan dan dukungan dari pejabat multi-lembaga.
Penggerebekan di kantor Worldcoin Kenya ini merupakan langkah tegas pemerintah setelah Badan Pengatur Data Kenya mengeluarkan peringatan terkait aktivitas Worldcoin di negara tersebut. Komisaris Data Immaculate Kassait menyatakan bahwa Worldcoin tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai niat proyek tersebut selama proses pendaftarannya, sehingga penggerebekan tersebut terjadi.
Pendiri organisasi nirlaba Tools for Humanity (TFH), Alex Blania, mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa mereka akan menghentikan sementara aktivitas mereka yang terkait dengan Worldcoin sebagai respons terhadap langkah pemerintah Kenya. Ini dilakukan guna menangani masalah regulasi yang mungkin muncul.
Namun, Menteri Kenya, Eliud Owalo, yang sebelumnya mempertahankan aktivitas Worldcoin, mengemukakan dalam wawancara dengan Citizen TV Kenya bahwa TFH mungkin tidak mematuhi persyaratan lisensi pendaftaran. Dia juga memberikan penjelasan tentang data pribadi lebih dari 350.000 warga Kenya yang diambil melalui pemindaian iris mata oleh teknologi “Orb” Worldcoin. Owalo memastikan bahwa Kantor Komisaris Data telah mengambil tindakan untuk melindungi data tersebut dari pelanggaran.
Reaksi dari komunitas kriptocurrency pun tidak tertahan. Pendiri platform pertukaran kripto Shapeshift, Erik Voorhees, mengungkapkan keprihatinannya mengenai penggerebekan ini. Ia menyoroti bahwa penyitaan perangkat penyimpanan data Worldcoin telah mengakibatkan transfer data pribadi pengguna ke politisi dan pihak berwenang.
Kontroversi ini semakin menunjukkan perdebatan yang kompleks mengenai peran kriptocurrency dalam konteks regulasi dan privasi data. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana kripto bisa menjadi subjek perhatian pemerintah dan otoritas hukum, yang berusaha menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat. (In)
