Bogor | portaldesa.co.id – Dalam rangka menjalankan serta meningkatkan fungsinya sebagai sosial control, DPC PWRI Bogor Raya terus berupaya lakukan audiensi, dengan para pemangku kebijakan diwilayah Kabupaten Bogor, guna menjalin sinergitas aktif sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor.
Road Show kali ini jajaran PWRI Bogor Raya melaksanakan audensi di Aula Rapat Dinas Sosial, dan dihadiri oleh Drs, Supriadi, MM sebagai Sekretaris Dinas Sosial (Sekdis), beserta jajaran para Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jl. Bersih No. 1 Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Jum’at 12/08/2022.
Sekdis Dinsos Kabupaten Bogor Supriyadi, MM, yang didampingi para jajarannya mengucapkan rasa terimakasihnya, atas kedatangan tim PWRI Bogor Raya dalam rangka melaksanakan tupoksinya sebagai Pilar Keempat Demokrasi.
“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan PWRI, mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor”, Ucap Supriyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi pun memperkenalkan kepada awak media nama-nama di struktural jajarannya yang hadir pada giat audiensi yang dilakukan bersama tim kerja PWRI Bogor Raya.
Berikut para jajaran struktural Dinas Sosial Kabupaten Bogor : Dian Mulyadiansyah Kabid Dinsos, Hermanto, SE Kasubag Program dan Pelapiran, Muhidin, S.IA Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dra. Eni Irawati, MM Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Endih, SPd Kepala Seksi Jaminan Sisial Keluarga, R. Milka Yulianti S.,SE.MM Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, Drs. Djodi Anggoronadi Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Drs. Dian Mulya diansyah, MM Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Deri Anita, SE.,MA Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Sri Mulyani, AKS, MP Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, R. Rudi Wigena Santana, S.Si.,MM Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluargaan, Elfi Nila Hartani, S. Pd.,MM Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Buchori Muslim. SH.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, R. Etih Haryati, SE Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Welli, Sama. Kom Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Fitri Sri Wahyuni, SE.,MA Kepala UPT Balai Kesejahteraan Sosial, Ahmad Zuhdi, Sama. Sos.,M.AP Kepala Subbag Tata Usaha UPT Balai Kesejahteraan Sosial.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dian Mulyadiansyah mengatakan, bahwa pihak Dinsos sedang melakukan konsentrasi pelayanan melalui Puskesos pada wilayah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor.
“Hari ini kita mencoba mensosialisasikan pembentukan Puskesos yang ada di 120 Desa/Kelurahan. Mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah, dan kita bisa memiliki Puskesos sebanyak 334 pada Desa dan Kelurahan, sisanya itu akan kita tuntaskan di tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka program ‘Tuntas Puskesos 2023”, ucap Dian.
“Manfaatnya adalah, ketika setiap Desa/ Kelurahan memiliki Puskesos, akan lebih memudahkan warga masyarakat dalam menerima pelayanan, atau menjawab adanya aduan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang belum terpenuhi”, ungkapnya.
Lebih jauh Dian menjelaskan, bahwa adanya Puskesos yang berada ditiap Desa/Kelurahan tersebut bertujuan sebagai kepanjangantangan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat.
“Puskesos berfungsi mengakomodir salah satu atau keseluruhan kebutuhan dasar masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, serta bidang sosial. Dengan begitu masyarakat bisa dengan mudah mengadukan setiap permasalahan bantuan, atau yang lainnya untuk bisa tersampaikan, walaupun tetap pihak Desa sebagai sektor pengendalinya”, jelas Dian.
“Harapannya mudah-mudahan pihak Desa/Kelurahan dari sekarang sudah mulai menyiapkan alokasi anggaran dari Dana Desa (DD) nya, untuk memberikan honor pada petugas back office dan front office, serta memberikan fasilitas lainnya bagi masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial”, pungkas Dian.
Sementara itu, dari pihak DPC PWRIย Bogor Raya di hadiri oleh Chandra Doso selaku Sekretaris PWRI, M. Yusuf (Bidang OKK PWRI), Asim (Humas PWRI), Retno (Bendahara PWRI), M. Toha (Bidang Etika), serta Hasibuan (Wakil OKK).
Ditempat yang sama, Chandra Doso mengucapkan hal yang sama serta berharap, PWRI Bogor Raya bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor bisa terus bersinergi dan bekerjasama dalam semua bidang guna mewujudkan realisasi tranparansi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Terima kasih kepada pihak Dinas Sosial atas realisasi audiensinya hari ini, semoga kedepannya kita dapat bersinergi, dan berkolaborasi. Dari jajaran Dinas Sosial hari ini, kita sudah banyak mendengar dan juga mendapat penjelasan, tentang apa yang menjadi sebuah pertanyaan dan juga masukan-masukan. Mudah-mudahan hasil komunikasi ini mampu menemukan solusi baru bagi tujuan pelayanan terbaik”, tutupnya.
Ditempat terpisah, Ketua PWRI Bogor Raya Rohmat Selamat.SH.M.Kn mengatakan, sangat mengapresiasi sambutan hangat pihak Dinsos Kabupaten Bogor, terhadap kunjungan kerja yang dilakukan jajarannya, dan berharap dari hasil audiensi tersebut, mampu meningkatkan kualitas kerja kedua belah pihak hingga terwujud regulasi informasi transparansi penggunaan anggaran yang valid, untuk kebutuhan konsumsi informasi masyarakat.
“Terimakasih banyak kepada Dinsos Kabupaten Bogor, atas sambutan hangatnya kepada PWRI Bogor Raya. Dari berbagai informasi yang telah dijelaskan, ini membuktikan bahwa jajaran Dinsos Kabupaten Bogor tidak anti terhadap media”, ucapnya
“Audiensi ini idealnya, adalah sebagai sarana dalam mengatur regulasi informasi yang valid tentang transparansi anggaran daerah serta program kerja penyelenggara negara tingkat daerah, untuk dikonsumsi masyarakat agar tidak salah tafsir dan terhasut, oleh berita-berita hoax dari para oknum yang tidak menyukai kondusifitas wilayah”, ucapnya.
Lebih lanjut Pengacara Muda yang super aktif ini menilai, bahwa Sosialisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), perlu dilaksanakan secara berkala melalui media-media resmi yang berkualitas, dan program ini diharapkan benar-benar dapat memudahkan warga miskin, dan rentan miskin untuk menjangkau layanan perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan yang diwilayah Bogor Raya.
“Alokasi dana pengelolaan SLRT oleh Kementerian Sosial melalui APBN pada rencananya, bertujuan sebagai dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun pelayanan penanganan kemiskinan satu pintu di daerah secara mandiri. Oleh karena itu diharapkan 3 (tiga) tahun setelah dukungan APBN dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mendanai program SLRT secara mandiri melalui APBD. Jadi, anggaran yang digunakan dalam program kerja Puskesos ini harus dipublikasikan se-transparansi mungkin, agar tidak terjadi miskomunikasi diranah konsumsi informasi publik”, ungkap Rohmat.
“Adanya informasi dari sumber yang valid dan publikasi informasi yang diakomodir oleh media-media yang kredibel, akan menjadi salah satu kunci utama suksesnya perjalanan program kerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan wilayah. Untuk itu PWRI Bogor Raya selaku Pilar Keempat Demokrasi Bangsa, yang tetap memegang teguh marwahnya, akan selalu berkomitmen menjadi stakeholder pemerintah yang profesional dalam mengawal program-program kerja terbaik dari para penyelenggara negara, agar benar-benar bisa mencapai tujuan utamanya yakni mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, tutup Ketua PWRI Bogor Raya.(Arifin)
