Jakarta | portaldesa.co.id – Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network) telah disepakati oleh para pemimpin negara dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan langkah besar dalam kolaborasi di tingkat terbawah dalam setiap pemerintahan dan lintas negara.
Salah satu hal menarik adalah visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran yang semakin relevan, karena desa-desa di pinggiran negara memiliki kesempatan terluas untuk bekerja sama dengan desa-desa di negara tetangga.
Terdapat kesempatan untuk membangun BUM Desa Bersama Multinasional, yang melibatkan kerja sama ekonomi antara desa-desa lintas negara dalam satu entitas lembaga bisnis global. Hal ini tentu akan menghadapi tantangan yang lebih luas dari perusahaan multinasional dan lembaga perdagangan global, sehingga dukungan negara sangatlah penting.
Meskipun BUM Desa Bersama Multinasional berfokus pada warga desa itu sendiri, hal ini strategis karena desa-desa di Asia Tenggara merupakan tempat tinggal bagi 8,5 persen dari populasi dunia.
Misi keketuaan Jejaring Desa ASEAN telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Maret 2023, disepakati Joint Statement of The 2nd Asean Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve The Sustainable Development Goals (SDGs) di Bangkok, Thailand. SDGs Desa yang berasal dari Indonesia diperluas menjadi pendekatan regional untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Puncaknya pada tanggal 10 Mei 2023, para pemimpin negara sepakat untuk membentuk Jejaring Desa ASEAN. Pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama negara-negara di ASEAN.
Jejaring Desa ASEAN melibatkan jaringan desa, kelompok desa, dan asosiasi desa. Kelembagaan ini bersifat terbuka, mandiri, dan menerapkan pendekatan dari bawah ke atas dari seluruh negara anggota ASEAN. Pertemuan mereka membahas isu-isu terkait desa-desa di Asia Tenggara, mendiskusikan dan bertukar informasi mengenai pembangunan perdesaan, penanggulangan kemiskinan, dan kebijakan pembangunan desa di masa depan.
Lembaga ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya-budaya desa, sehingga memperkuat identitas ASEAN. Diskusi antardesa juga membahas solusi kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Dokumen ini kemudian menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tingkat menteri. Tujuan utama Jejaring Desa ASEAN adalah mempercepat peningkatan taraf hidup warga desa di Asia Tenggara.
Tahun ini akan dimulai dengan pertemuan wakil kepala desa yang berkaitan dengan isu-isu terkini, seperti penguatan produk unggulan desa, desa digital, dan desa wisata. Seluruh negara anggota ASEAN telah mengajukan desa-desa pilihan mereka.
Indonesia mengusulkan produk unggulan dari Desa Muara Badak Ulu (Kutai Kartanegara, Kaltim), Desa Namang (Bangka Tengah, Babel), dan Desa Blendung (Pemalang, Jateng). Contoh digitalisasi diberikan oleh Desa Cibiru Wetan (Bandung, Jabar), Desa Duda Timur (Karangasem, Bali), Desa Kubu (Kubu Raya, Kalbar). Desa Mangunan (Bantul, DIY), Desa Kembang Kuning (Lombok Timur, NTB), dan Desa Sekapuk (Gresik, Jawa Timur) diajukan sebagai desa-desa wisata.
Kamboja mengusulkan Teukhot Commune (Rolea Bier District, Kampong Chhnang Province). Myanmar mengajukan Desa Thaw Mhaw Kone, Desa Kan Pyaung, dan Desa Baw Nin Ywar Thit. Thailand mengetengahkan Desa Ban Tha Makhan, Desa Ban Nong Sai, dan Desa Ban Khon Khwang.
Sementara itu, Malaysia mengajukan Desa Sri Gunung Pulai, Desa Batu Lunguyan, dan Desa Tanjung Gahai. Laos mengirimkan Desa Thadokkham, Desa Thongmang, dan Desa Thaxang.
Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar telah meluaskan cakupan usaha dan kelembagaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama selama kepemimpinannya. Sejak tahun 2021, BUM Desa Bersama tidak hanya mencakup desa-desa dalam satu kecamatan, tetapi juga meluas ke satu kabupaten, lintas kabupaten, dan bahkan lintas provinsi.
Menyambut kesepakatan Jejaring Desa ASEAN, Menteri Desa PDTT berencana untuk memperluas kerja sama hingga ke desa-desa di seluruh ASEAN. Sebuah BUM Desa Bersama Multinasional akan didirikan.
Saat ini, BUM Desa Bersama telah menjadi badan hukum yang sah. Sebanyak 1.207 BUM Desa Bersama telah mendapatkan nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, telah dibentuk seksi khusus BUM Desa Bersama untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi. Dengan demikian, BUM Desa sekarang memiliki legalitas untuk mengembangkan unit usaha.
Selanjutnya, dalam rangka mencapai BUM Desa Bersama Multinasional, komunitas sosiokultural di ASEAN perlu bekerja sama secara intensif dengan komunitas ekonomi. Hal ini memungkinkan pembentukan kebijakan ekonomi regional yang memfasilitasi integrasi ekonomi desa-desa lintas negara di ASEAN. Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (Rz)
 telah disepakati oleh para pemimpin negara dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan langkah besar dalam kolaborasi di tingkat terbawah dalam setiap pemerintahan dan lintas negara.){kind=link}