Jakarta | portaldesa.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengungkapkan isu sensitif mengenai politik uang menjelang Pemilihan Umum 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat Firli memberikan kuliah umum tentang pendidikan antikorupsi di auditorium Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada tanggal 28 Juli 2023.
Dalam kuliah umum tersebut, Firli menjelaskan bahwa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Sulawesi Utara (Sulut) tidak berjalan secara gratis, melainkan melibatkan penggunaan uang yang berasal dari donatur. Menurutnya, sebanyak 82 persen biaya Pilkada tersebut dibayarkan oleh donatur, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas atau asal usul para donatur tersebut.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena politik uang dapat mengancam integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Firli pun mengingatkan peserta kuliah umum agar tidak terjebak dalam praktik jual beli suara, karena jika itu terjadi, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi akan sulit dicapai.
Dalam upaya mencegah politik uang dan korupsi dalam proses pemilu, Firli mengajak mahasiswa Unsrat untuk ikut mengawal pelaksanaan pemilu secara jujur dan bersih. Dengan jumlah mahasiswa Unsrat yang mencapai 28 ribu, mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah korupsi. Firli bahkan mengusulkan agar mahasiswa dapat menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil.
Dalam situasi politik yang rawan akan praktek korupsi dan politik uang, partisipasi aktif dan kesadaran mahasiswa serta masyarakat secara umum sangatlah penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu. Semoga upaya yang diusulkan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dapat menginspirasi semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bebas dari korupsi dan politik uang demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (In)