Jakarta | portaldesa.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, bahwa pada awal tahun 2023 ini belum ada pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Meskipun begitu, ia mengungkapkan, bahwa sudah banyak surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Firli dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Acara ini dihadiri oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh Indonesia.
“Kalau tahun 2023 sekarang ini belum ada yang kena tangkap tangan, belum ada ya, saya ngomong belum ada, tapi surat perintah penyidikan sudah cukup banyak juga yang kita keluarkan”, ungkap Firli.
Firli berharap, agar tidak ada lagi pemerintah daerah yang melakukan korupsi. Jika terjadi, maka KPK siap untuk menangkap para pejabat, yang terlibat dalam tindakan korupsi tersebut.
“Saya berharap betul – betul pemerintah daerah tidak lagi melakukan korupsi. Jika ada, kita akan melihat siapa yang tertangkap”, ujar Firli.
Tindakan pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama bagi KPK. Upaya ini dilakukan guna menjaga integritas dan transparansi didalam pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan KPK dalam memberantas tindakan korupsi menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia ke depan.(Arf)
