Pemalang | portaldesa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan langkah progresif dalam upaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini terungkap dalam konsultasi dan koordinasi yang dilakukan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan membibitkan siswa lulusan SMA/SMK, Kamis (14/09/2023)
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pemalang, Puji Sugiharto, menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan rekomendasi hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi aksi dari MCP KPK, yang sebelumnya berada di urutan ke-36 dari 36 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah, untuk meningkat menjadi urutan ke-23. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan perkuatan SDM pada OPD Inspektorat, terutama dalam hal kebutuhan auditor yang masih jauh dari mencukupi.
Dalam rangka menjawab kebutuhan ini, Inspektorat Kabupaten Pemalang telah mengambil langkah konkret. Mereka melakukan kunjungan ke Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jakarta pada tanggal 11 dan 12 September 2023. Tujuannya adalah menjajaki kerjasama dengan kedua institusi tersebut.
Puji Sugiharto juga mengungkapkan bahwa mereka sedang merumuskan pola kerjasama dengan melibatkan OPD lain seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Tata Penyelenggaraan (TAPEM). Semua aspek ini akan segera diimplementasikan dalam pola pembibitan dan pendidikan yang lebih baik.
Dalam rencana kerjasama dengan STAN dan IPDN, akan ada penambahan 10 siswa dari SMA/SMK di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya. Hal ini akan didukung oleh APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2024.
Rekomendasi dukungan dari DPRD Kabupaten Pemalang menjadi indikasi penting bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang mendapat dukungan penuh dari legislatif setempat. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan di tingkat kabupaten.
Puji juga menyoroti bahwa saat ini, kemampuan SDM pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Pemalang hanya mencapai 27% dari kebutuhan total yang ada. Oleh karena itu, tim telah meminta rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tersedia hanya 16 personil auditor, dan ada juga satu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
Selain itu, banyaknya penugasan dari Kementerian-Kementerian lain memerlukan bantuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, diharapkan bahwa dengan kerjasama dengan STAN dan IPDN, ketersediaan SDM dapat ditingkatkan secara bertahap.
Puji menegaskan bahwa tidak semua personil dari bagian OPD yang dipindahkan dari Inspektorat dapat langsung menjadi auditor. Diperlukan waktu dua tahun di Inspektorat, Diklat dasar, dan sertifikasi sebelum mereka dapat menjadi auditor yang kompeten.
Selanjutnya, dalam rekomendasi DPRD Kabupaten Pemalang yang ketiga, terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dari Inspektorat ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Nota Dinas dari Inspektorat ke Bupati No.910/0799/2023 tanggal 8 Agustus 2023) untuk pengadaan Aplikasi Simwas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan) dari total kesempurnaan Aplikasi senilai Rp.200.000.000,-
Agar sistem pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan secara lebih akurat, jika Anggaran memungkinkan maka kebutuhan Pengadaan Aplikasi SimWas sebesar Rp.200.000.000,- dipenuhi.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi sistem pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Daerah dan Pemerintahan Desa.
Kepala Inspektorat Kabupaten Pemalang, Eko Edi Prihartanto, menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terkait aplikasi ini. Kerangka dasarnya sudah siap, dan pengembangan serta implementasi nya akan dilakukan secara bertahap.
Programer aplikasi ini berasal dari Diskominfo, tetapi pengoperasiannya akan dilakukan oleh Inspektorat. Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih optimal.
Eko Edi Prihartanto menutup pernyataannya dengan mengungkapkan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan di Kabupaten Pemalang. Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dan berdoa agar tetap diberikan kesehatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas mereka.
Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang. Semoga kerjasama dengan PKN STAN, IPDN, dan berbagai pihak terkait dapat memberikan hasil yang positif bagi kemajuan daerah ini. (Eko B Art)
