Kaltim | portaldesa.co.id – Pembangunan Jalan Tol IKN mengalami kendala serius akibat tertundanya pembebasan lahan yang menyebabkan protes dari masyarakat pemilik lahan. Akibatnya, kontraktor dan subkontraktor mengalami kerugian besar karena peralatan, alat berat, operator, dan karyawan yang sudah disiapkan terpaksa harus standby dan tidak dapat bekerja secara optimal karena masalah pembebasan lahan yang belum selesai oleh pihak penyedia lahan, yakni BPN.
Khususnya untuk Jalan Tol seksi 3A dan 3B, masih banyak lahan yang belum diselesaikan pembebasannya, bahkan daftar nama pemilik lahan tampaknya sengaja dihambat oleh oknum BPN. Hal ini terlihat dari pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang serta daftar nominatif yang diumumkan oleh BPN Kota Balikpapan.
Dalam pengumuman tersebut, BPN mencantumkan banyak bidang tanah dengan kolom kosong yang ditulis “NO NAME”. Tentu saja, pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan reaksi negatif dari masyarakat yang merasa sebagai pemilik lahan, karena BPN secara sepihak menganggap bidang-bidang lahan tersebut tidak memiliki pemilik (“NO NAME”).
Tindakan yang dilakukan oleh BPN ini merupakan tindakan yang sangat tidak profesional yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum BPN. Sebab, tidak mungkin ada tanah yang tidak memiliki pemilik sehingga harus ditulis “NO NAME”.
Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan akan dilaporkan langsung kepada Menteri ATR BPN serta akan berkoordinasi dengan Istana untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat guna mengambil langkah strategis dalam percepatan penyelesaian lahan Jalan Tol seksi 3A dan 3B ini.
Samuel menegaskan bahwa JPKP telah aktif membantu mensosialisasikan Program Kerja Strategis Presiden Jokowi di seluruh Indonesia dan telah mendapatkan amanah langsung dari Presiden untuk mempercepat pembangunan. JPKP akan segera melakukan pemetaan dan pendataan terhadap semua potensi yang dapat menghambat pembangunan IKN, termasuk kinerja pelaksana lapangan yang tidak profesional, dan akan melaporkannya langsung kepada Presiden.
Dia juga menyoroti masalah lambatnya pembebasan lahan Jalan Tol IKN seksi 3A dan 3B yang diduga merupakan permainan oknum mafia yang bekerja sama dengan oknum pejabat terkait.
Menurutnya, ada dugaan kuat bahwa daftar nominatif yang ditulis “NO NAME” oleh oknum BPN sengaja dilakukan agar mafia tanah dapat dengan mudah mengganggu proses negosiasi dan penyelesaian yang akhirnya membuat masyarakat terdampak menjadi lelah dan tak berdaya.
Maret Samuel Sueken berkomitmen untuk mengusulkan kepada Menteri ATR BPN dan meminta agar pejabat terkait segera diganti secara menyeluruh, bukan hanya kepala instansi tersebut.
“Jadi bukan hanya Kepalanya saja, sehingga yang melanjutkan adalah benar-benar orang yang tidak memiliki konflik kepentingan selama ini,” Ujarnya.
“Jangan lagi ada Oknum Pejabat yang coba-coba mengulur-ulur waktu dan menghambat jalannya IKN karena akan berhadapan dengan JPKP sebagai Relawan Jokowi yang tegak lurus dan setiap saat bisa menyampaikan penyimpangan itu langsung kepada Presiden, hal ini juga atas permintaan Jokowi sendiri kepada segenap relawannya termasuk JPKP, ” tegasnya.
Menurut nya, pembangunan IKN harus terus berjalan dan terbebas dari oknum yang coba-coba menghambat demi percepatan pembangunan IKN sesuai jadwal, anggaran dan tentu kenyamanan semua pihak.(okik)
