Jakarta | portaldesa.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan pernyataan tentang pentingnya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam menjamin kesinambungan pembangunan, karakter kepemimpinan nasional, dan menghadapi geopolitik dunia yang sedang tidak stabil. Menurut Bamsoet, pembangunan adalah proses yang bergerak progresif dan tidak boleh berhenti pada satu titik terminal periodisasi pemerintahan, Rabu (10/5/2023).
Salah satu contoh dari visi pembangunan yang progresif adalah pemindahan Ibu Kota Negara. Wacana ini sudah muncul sejak era pemerintahan Soekarno pada tahun 1957, dan pada era reformasi juga pernah dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah mencapai sekitar 27 persen dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Namun, Bamsoet menekankan pentingnya PPHN dalam memastikan kesinambungan pembangunan IKN tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan saat ini, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara, PPHN juga akan memastikan bahwa proses ini tidak mudah diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Bamsoet juga menyoroti pentingnya menghadapi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim. Menurutnya, semua hal ini akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia, dan PPHN akan membantu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Kuliah umum yang disampaikan oleh Bamsoet dihadiri oleh 118 peserta perwira menengah dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat militer Indonesia, termasuk Komandan Laksda TNI Yoos Suryono Hadi dan Kapusjianmar Laksma TNI Fauzi.