Jakarta | portaldesa.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti aktivitas organisasi masyarakat (Ormas) di kawasan industri, terutama yang meminta pungutan kepada perusahaan. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 19/3/2025.
Menurut Luhut, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk mencermati masalah tersebut dan mengambil tindakan tegas.
“Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu. Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib”, ujar Luhut.
Aksi permemanisme ini juga disebut kerap menyebabkan gagalnya realisasi investasi. Sehingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani membutuhkan diskusi yang baik antar semua pihak.
“Kalau saya lihatnya perlu ada diskusi yang lebih baik lah. Kan yang penting kalau ada investasi masuk ini, kalau semuanya lancar, semuanya damai, itukan juga menciptakan lapangan pekerjaan di situ”, ujar Rosan, Selasa 11/2/2025.
Rosan pun menjelaskan, bahwa komunikasi antar kementerian yang dipimpinnya dengan masyarakat sekitar perlu ditingkatkan. Pasalnya, investasi bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun juga banyak simpul ekonomi di kawasan ekonomi khusus tersebut.
Aksi Ormas memang tengah meresahkan dikalangan pengusaha. Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa banyak pelaku pemalakan atau ormas merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari celah dari proyek-proyek yang ada.(Arifin)
