Depok | portaldesa.co.id – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yetti Wulandari,SH meminta seluruh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok baik eksekutif maupun legislatif untuk tidak lagi melempar bola liar terkait kasus Menu Stunting yang telah menjadi panggung politisir. Dirinya menilai bahwa terjadinya kasus tersebut adalah murni ketidakprofesionalan para pemangku kebijakan, yang berujung kepada dampak negatif bagi pertumbuhan masa depan anak bangsa.
“Merujuk kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), bahwa Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak lantaran gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai, dan anak pengidap stunting cenderung memiliki IQ rendah serta sistem imun lemah. Secara jangka panjang, kondisi ini memberikan risiko lebih tinggi untuk anak menderita penyakit degeneratif, seperti diabetes dan kanker”, terang Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Sabtu 18/11/2023.
“Permasalahan gizi pada bayi usia di Bawah Lima Tahun (Balita) masih menjadi masalah kesehatan yang tergolong tinggi di Indonesia, salah satunya masalah Stunting. Menurut data survei Kementerian Kesehatan, kasus Stunting di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 21,6%. Jadi, sangat tidak dibenarkan ketika program yang dibuat pemerintah demi kebaikan untuk generasi masa depan, harus terkotori oleh berbagai macam kepentingan para oknum yang tidak bertanggungjawab”, tegasnya.
Politisi Gerindra yang sangat peduli dengan masa depan anak – anak Balita ini mengungkapkan, bahwa dana penanganan program kuratif di dalam APBN dan APBD Kesehatan merupakan dana paling rawan terjadi penyelewengan di antara dana untuk program promotif, preventif, dan rehabilitatif.
“Ketika terdeteksi tentang adanya dugaan penyelewengan anggaran program pemerintah, tugas dari wakil rakyat itu sendiri adalah harus segera merespon dan melakukan investigasi khusus untuk memastikan bahwa anggaran dana stunting tersebut tidak menjadi ladang rasuah, untuk menjamin bahwa program kesehatan anak – anak generasi masa depan Kota Depok bisa berjalan sesuai dengan marwahnya. Sekali lagi saya tegaskan ini bukan mempolitisir kesalahan, tapi lebih daripada membenahi segala bentuk potensi kesalahan fatal”, tegasnya.
“Pemenuhan hak-hak manusia diantaranya adalah perbaikan kesehatan anak, dimana kesehatan merupakan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan Stunting telah menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM untuk bersaing di tingkat global. Karena itu, semua pihak bertanggungjawab mengampanyekan gerakan pencegahan dan penanganan Stunting, bukan malah menggiringnya ke ranah politis”, ungkap Yetti.
Wakil rakyat yang dikenal sangat sensitif terkait isu – isu kemaslahatan masyarakat ini pun mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran melalui format digital, mulai dari level bawah hingga pemerintah pusat Kota Depok, guna monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA dan DIPA, sehingga ke depan tagging anggaran untuk Stunting benar-benar mendukung penurunan prevalensi Stunting yang nyata.
“Berbicara masalah anggaran program Balita, hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang akan digunakan pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan program percepatan penurunan prevalensi Stunting ini. Saya berharap, agar rekomendasi-rekomendasi ini dapat dijadikan acuan dasar untuk mencegah adanya penyimpangan dalam upaya percepatan penurunan Prevalensi Stunting di Kota Depok”, tandasnya.
“Dalam pengalokasian dana yang cukup besar ini perlu diikuti pengelolaan dana yang baik. Hal ini yang menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan serta penyelewengan anggaran. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk dapat menciptakan penanganan stunting yang profesional dan pengelolaannya yang bebas dari resiko negatif para oknum pencari keuntungan pribadi”, tuturnya.
“Ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam mencegah masalah stunting yakni : perbaikan pola makan, pola asuh, serta pembenahan sanitasi dan air bersih. Sektor kesehatan juga berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, karena sifatnya yang tidak pasti serta tingginya ketimpangan informasi antara penyelenggara dan pengguna layanan kesehatan telah menjadi penyebab utama terjadinya proses pelayanan yang tidak maksimal. Untuk itu, mari kita benahi management dan basmi Stunting bersama – sama, menuju Depok yang sehat dan cerdas di masa depan”, pesan Wakil Ketua DPRD Kota Depok.(Arifin)
